CONTOH SK LPM

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ANGGALOOSI

Nomor                        :   140/    / 04-SK/II/2017

TENTANG

PENGESAHAN

 PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  (LPM)

DESA ANGGALOOSI

MASA BHAKTI TAHUN 2017 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ANGGALOOSI

Menimbang                 :    a. bahwa  dengan telah berakhirnya masa bhakti  LPM  periode Tahun 20013 – 2016 , maka dipandang  perlu membentuk dan mengesahkan pengurus  LPM  masa bhakti tahun 2017 – 2022;

                                        b.  bahwa pengesahan pengurus LPM sebagaimana butir “a” ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

Mengingat                   :    1.  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah  Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  3839);

2.       Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  Desa Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor             );

3.       Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa  (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  4155);

4.       Keputusan Presiden  Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan  Masyarakat Desa atau sebutan lain;

5.       Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun tentang Peraturan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2004 Nomor 14 Seri E);

6.       Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desha  dan Kelurahan.( Lembaran daerah Kabupaten Konawe Nomor 30 Tahun 2005 seri E).

M E M U T U S K A N

Menetapkan                 :    SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ANGGALOOSI TENTANG PENGESAHAN  PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN  (LPM)  DESA ANGGALOOSI MASA BHAKT I 2017-2022.

PERTAMA                  :   Menetapkan nama-nama tersebut sebagaimana pada lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Anggaloosi  Masa bhakti 2017 - 2022 .

KEDUA                       :  Pengurus LPM  memiliki tugas dan kewenangan mengkoordinasikan lembaga kemasyarakatan di desa untuk menggerakan seluruh potensi lembaga kemasyarakan guna menunjang kemajuan pembangunan desa.

KETIGA                      :    Dalam melaksanakan kegiatannya LPM diberikan anggaran melalui APBDes dan atau bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan penerimaan lain yang sah.

KEEMPAT                  :    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapak kekeliruan dan atau kesalahan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

                                                                                       Ditetapkan di :   Anggaloosi

                                                                                      Pada tanggal   :  12  Februari   2017

                                                                                          

   KEPALA DESA ANGGALOOSI

         SHOLIKUN

TEMBUSAN :

1.       Yth. Camat Onembute

2.       Yth. Ketua  BPD Anggaloosi

3.       Pertinggal

Lampiran

Surat Keputusan Kepal Desa Anggaloosi

Nomor             : 140/04-SK/II/2017

Tentang           : Pengesahan Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat   (LPM) Desha Anggaloosi Masa Bhakti Tahun 2017 - 2022

SUSUNAN PENGURUS  LPM DESA ANGGALOOSI

MASA BHAKTI 2017 - 2022

1.    KETUA                        :  AKHMAD RUSTANDI, SP

2.    SEKRETARIS            :  YATNA SUPRIYATNA, ST

3.    BENDAHARA             : WALJITO

4.    SEKSI-SEKSI                                     :

SEKSI PERENCANAAN                    : ABDUL HARIS, AMd            (Ketua)

                                                              ROHADI, S.PdI                     (Anggota)

           

SEKSI PENGGERAK  SWADAYA    : BAGJA                                  (Ketua)

                                                            : SUTISNA                              (Anggota)

SEKSI PEMBANGUNAN                   : HADI                                     (Ketua)

                                                              JAENUDIN                           (Anggota)

SEKSI EVALUASI & PELAPORAN   : ASEP IYAN , S.Pd                (Ketua)

                                                              ABDUL ARIF W                    (Anggota)

  Ditetapkan di :   Anggaloosi

                                                                                      Pada tanggal   :  12  Februari   2017

                                                                                         

   KEPALA DESA ANGGALOOSI

         SHOLIKUN

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa 

Nomor             :  140/04-II/2017

PERATURAN DESA ANGGALOOSI

KECAMATAN ONEMBUTE KABUPATEN KONAWE

NOMOR 2  TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DI DESA ANGGALOOSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ANGGALOOSI

Menimbang     :     a.  bahwa dalam upaya memberdayakan masyarakat di desa dapat dibentuk Lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan;

b.    bahwa berdasarkan pertimbangan butir  a  di atas  dipandang perlu menetapkan pembentuk Lembaga Kemasyarakatan dengan Peraturan Desa;

Mengingat       :     1.  Undang-undang  Nomor 32 tahun 2004 tentang  Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2.    Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor  126 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);

3.    Peratutan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4.    Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain;

5.    Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2004 Organisasi Tata Kerja Pemetintah Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2004 Nomor 8 Seri D );

6.    Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor  9 Tahun 2004 Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2004 Nomor  9  Seri E );

7.    Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2004 tentang  Peraturan Desa di Kabupaten Konawe ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2004 Nomor 14 Seri E);

8.    Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 15  Tahun 2004  tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa  (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2004 Nomor 15  Seri E);

9.    Peraturan Bupati Konawe Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa;

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 14 Seri E);

11.  Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan  Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2006 Nomor 11 Seri E);

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DESA DAN BADAN PERWAKILAN DESA (LPM) ANGGALOOSI

MEMUTUSKAN

Menetapkan     : PERATURAN DESA ANGGALOOSI KECAMATAN ONEMBUTE KABUPATEN   KONAWE

                           TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN   DI DESA ANGGALOOSI

BAB  I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Peratuan Desa ini yang dimaksud dengan :

1.    Desa adalah desa  Anggaloosi sebagai kesstuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat  berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten Konawe;

2.    Badan Permusyawaratann Desa  selanjutnya disebut LPM adalah  LPM  Anggaloosi sebagai lembaga legalisasi dan pengawasan dalam pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa ;

3.    Pemerintah Desa  adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;

4.    Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Pamong Desa;

5.    Lembaga Pemberdayaan Masyarakat  selanjutnya disebut LPM adalah LPM  Desa Anggaloosi;

6.    Kader Permbangunan adalah seorang yang mempunyai kemampuan bekerja secara sukarela untuk kepentingan Pembangunan di Desa yang mempunyai jiwa pelopor, pembantu, dan penggerak pemnbangunan di Desa;

7.    Rukun Warga selanjutnya disebut RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa;

8.    Rukun Tetangga selanjutnya di sebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan  yang ditetapkan oleh Desa;

9.    Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga adalah gerakan nasional yang tumbuh dari dan oleh masyarakat dengan perempuan sebagai motor penggeraknya menuju terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera dan mandiri;

10.  Lembaga kemasyarakatan lainnya adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan masyarakat Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa bersifat fungsional dalam rangka meningkatkan partisifasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan;

11.  Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yang menjadi kewenangan Desa, berkaitan dengan swadaya gotong royong dan menjadi aset Desa;

12.  Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyaarakat dengan kesadaran inisiatif sendiri mengdakan ikhtiar keearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang dirasakan dalam kelompok itu;

13.  Gotong royong adalah bentuk kerjasama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur timbal balik yang bersifat sukarela antar warga Desa dan atau antara warga Desa dengan Pemerintah Desa  untuk memenuhi kebutuhan Desa yang insidentil maupun keberlangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materil maupun spiritual;

BAB II

NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 2

(1)      Pemberdayaan masyarakat Desa di upayakan melalui pembentukan lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

(2)      Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana ayat (1) meliputi :

a.    Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa yang selanjutnya ditetapkan dengan sebutan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM);

b.    Rukun Tetangga  (RT);

c.     Rukun Warga (RW);

d.    Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK);

e.    Karang Taruna

f.      Lembaga adat Atau Puutobu

g.    Lembaga Kemasyarakatan lainnya, kelompok-kelompok kegiatan/ Lembaga Fungsional;

(3)      Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

TUJUAN

Pasal  3

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan : membantu Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemerataan hasil pembangunan, dengan menumbuh kembangkan prakarsa serta menggerakan swadaya gotong royong masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB  IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), berkedudukan di Desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada masyarakat.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal  5

(1)      Susunan Organisasi Lembaga Pemperdayaan Masyarakat, RW, RT, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) adalah sebagai berikut:

a.    Ketua sebagai pimpinan;

b.    Sekretaris sebagai pembantu pimpinan dan penyelenggara administrasi;

c.     Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;

d.    Ketua Seksi sebagai pembantu pimpinan dan pelaksana;

e.    Anggota.

(2)      Seksi dalam LPM terdiri dari :

a.    Seksi perencanaan

b.    Seksi penggerakan swadaya masyarakat;

c.     Seksi Pelaksana dan pengendalian;

d.    Seksi Evalusi dan Pelaporan.

(3)      Seksi-seksi atau pembantu RT meliputi

a.    Pembantu urusan Ketertiban dan keamanan;

b.    Pembantu urusan umum;

(4)      Seksi-seksi atau pembantu RW meliputi:

a.    Seksi Agama dan Kesejahteraan Sosial;

b.    Seksi Pendidikan, Kesehatan dan Kependudukan;

c.     Seksi keamanan , Ketertiban dan Lingkungan hidup;

d.    Seksi pembangunan, perekonomian dan Pemberdayaan Masyarakat;

e.    Seksi Pemuda Olah Raga dan Kesenian.

(5)      Seksi-seksi dalam PKK terdiri dari Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Pokja I sampai dengan Pokja IV, masing-masing Pokja terdiri atas ketua, Sekretaris, Bendaharan dan anggota.

(6)      Susunan Organisasi Lembaga kemasyarakatan  lainnya disesuaikan dengan kebutuhan tugas dan fungsinya.

(7)      Jumlah kepengurusan LPM minimal 11 orang, RW minimal 8 orang, RT minimal 5 orang, PKK minimal 20 orang dan Lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.

                                                   Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal  6

(1)      LPM mempunyai tugas:

a.    Menyusun rencana pembangunan partisipasif;

b.    Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat;

c.     Melaksanakandan mengendalikan pembangunan partisifasif;

d.    Mengevaluasi dan melaporkan hasil-hasil pembangunan.

(2)      Dalam melaksanakan tugas LPM mempunyai fungsi sebagai berikut:

a.    Penanaman dan pemupukan pengertian dan kesadaran terhadap warga akan  cinta tanah air dengan memupuk  rasa persatuan dan kesatuan masyarakat desa;

b.    Pengkoordinasian perencanaan pembangunan;

c.     Pengkoordinasian Lembaga Kemasyarakatan;

d.    Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan  yang partisipatif dan terpadu;

e.    Menggali, memanfaatkan dan menggerakkan sumberdaya kelembagaan serta swadaya gotong royong masyarakat untuk pembangunan Desa;

f.      Membina  dan menggerakan potensi pemuda untuk pembangunan;

g.    Meningkatkan peranan wanita dalam mewujudkan keluarga sakinah;

h.    Pelestarian lingkungan hidup;

i.      Penumbuhan dan pengembangan kondisi dinamis masyarakat;

j.      Pemeliharaan dan pengembangan hasil kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan swadya masyarakat.

(3)      Untuk melaksanakan  fungsi tersebut dalam ayat (2)  LPM mengusahakan :

a.    Terpenuhinya kebutuhan  esensial masyarakat;

b.    Tersusunnya rencana dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kemampuan setempat;

c.     Terselenggaranya peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara sinergis;

d.    Terselenggaranya program yang berkelanjutan;

e.    Terciptanya peningkatan perluasan kesempatan kerja;

f.      Terwujudnya peningkatan pemerataan pendapatan, Pendidikan dan Keterampilan masyarakat;

g.    Terlaksananya kegiatan pembangunan.

h.    Terciptanya kesadaran dan keyakinan masyarakat akan manfaat pembangunan;

i.      Terciptanya kemaunan dan kemampuan penyesuaian  bagi masyarakat terhadap adanya perubahan karena pembaharuan  dan kemajuan;

j.      Terjamin perkembangan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama;

k.     Terciptanya situasi / kondisi tertib untuk menjamin  rasa aman dan tentaram bagi masyarakat.

(4)      Rukun Tetangga mempunyai tugas :

a.    Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah;

b.    Memelihara kerukunan hidup warga;

c.     Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkanaspirasi dan swadaya masyarakat;

(5)      Dalam melaksanakan tugasnya rukun tetangga mempunyai fungsi :

a.    Menciptakan kerukunan warga dan antar warga;

b.    Menciptakan tertib administrasi pemerintahan dan kemasyarakatan;

c.     Melaksanakan pembangunan dengan menggerakan gotong royong swadaya masyarkat.

(6)      Rukun Warga mempunyai tugas :

a.    Menggerakan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya;

b.    Membantu kelancaran tugas pokok Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibidang pembangunan desa.

(7)      Dalam melaksanakan tugasnya Rukun Warga mempunyai fungsi :

a.    Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Rukun Tetangga di wilayahnya;

b.    Pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga dan atau  antara antara masyarakat dengan pemerintah;

c.     Memupuk rasa kebersamaan, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat.

(8)      Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga  (PKK) mempunyai tugas :

a.    Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK, sesuai keadaan dan kebutuhan masyarakat;

b.    Menghimpun menggerakan  dan membina  potensi masyarakat khususnya keluaarga untuk terlaksananya program-program PKK;

c.     Memberi bimbingan, motivasi dan fasilitasi kepada TP. PKK / kelompok-kelompok PKK di bawahnya;

d.    Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada ketua Badan penyantun TP. PKK pada tingkat yuang sama dan kepada TP PKK setingkat di atasnya;

e.    Mengadakan supervisi, pelaporan evaluasi dan monitoring taerhadap pelaksanaan program PKK, sesuai dengan ketentuan dan rambu-rambu pelaksanaan otonomi daerah dan peratuan/ketentuan yang berlaku.

(9)      Dalam melaksanakan tugas PKK mempunyai fungsi :

a.    Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan;

b.    Fasilitator, perncana, pelaksana, pengendali , pembina dan pembimbing gerakan PKK;

(10)    Karang Taruna mempunyai tugas :

a.    Mengembangkan kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah di bidang olah raga dan ketrampilan teknis dalam rangka mencegah kenakalan remaja, penyalah gunaan obat terlarang (narkoba) untuk mewujudkan remaja/pemuda harapan bangsa;

b.    Menggerakan swadaya gotong royong masyarakat dan mampu menjadi insan berjiwa relawandan kepeloporan dalam setiap kegiatan masyarakat;

(11)    Karang Taruna mempunyai fungsi :

a.    Penampung dan penyalur aspirasi remajadan pemuda putus sekolah;

b.    Penumbuh kembangan dan penggerak kreatifitas remaja dan pemuda putus sekolah;

(12)    Lembaga adat, mempunyai tugas :

a.    Menampung dan menyalurkan pendapat dan aspirasi masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat;

b.    Memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarkat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarkat dalam menunjang penyelenggarakan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan;

(13)    Lembaga Kemasyarakatan lainnya mempunyai tugas :

a.    Merencanakan dan melaksanakan pembangunan;

b.    Membina dan menggerkan swadya gotong royong masyarakat.

(14)    Dalam melaksanakan tugasnya, Lembaga Kemasyarkatan lainnya dapat berfungsi:

a.    Merencanakan kegiatan pem,bangunan;

b.    Melaksanakan kegiatan pembangunan;

c.     Melaksanakan pembinaan dan pelaporan;

d.    Meningkatkan dan menggerakan partisifasi gotong royong masyarakat;

e.    Memupuk rasa kebersamaan, meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarkat.

BAB  V

TATACARA PEMBENTUKAN

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal  7

(1)      Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) di bentuk melalui musyawarah ditingkat Desa.

(2)      Pada setiap dusun / Blok di bentuk wilayah kerja RT terdiri dari :

a.  Dusun   1 terdiri dari  2 RT ;

b.  Dusun 2 terdiri dai 2 RT ;

c.    Dusun 3 terdiri dari ;2 RT;

(3)      Pemekaran wilayah Dusun, RW dan RT ditetapkan dengan Peraturan Desa

         tersendiri.

Bagian Kedua

Syarat-Syarat Pengurus

Pasal  8

(1) Pengurus LPM, PKK dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya adalah penduduk desa yang bersangkutan untuk pengurus RT dan RW berdomisili sesuai lingkungannya masing-masing.

(2) Yang dapat dipilih menjadi pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat (1) adalah penduduk desa setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a.    Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b.    Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;

c.     Berlaku baik , jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;

d.    Sebagai penduduk desa  dan bertempat tinggal tetap ;

e.    Mempunyai kemauan dan kemampuan untuk  bekerja  dan membangun dengan mengedepankan sikap kerelawanan;

(1)  Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota LPM tidak boleh merangkap jabatan dalam pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan Pengurus

Pasal 9

Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan dengan cara :

a.   Masing-masing Dusun/lingkungan mengajukan calon pengurus minimal 2 (dua) orang atau sesuai kebutuhan;

b.  Calon dari masing-masing Dusun/lingkungannyan dimusyawarahkan dalam forum musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa/Kepala Dusun/Perangkat Desa/para Ketua RW,RT dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya serta unsur masyarakat untuk menetapkan susunan pengurus bagi ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

c.  Pemilihan pengurus LPM dapat melalui musyawarah yang dilaksanakan khusus untuk itu, dan keputusan diambil melalui muyawarah mupakat atau vooting.

d.  Pemilihan dapat dilakukan melalui formatur, dan susunan anggota formatur ditetapkan dari peserta musyawarah yang hadir.

Pasal 10

(1)  Pemilihan pengurus RT dilaksanakan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh seluruh warga RT setempat yang dipimpin oleh ketua RW dan atau Kepala Dusun.

(2)  Pemilihan Pengurus RW dilaksanakan dengancara:

a.    Masing-masing RT mengajukan calon pengurus untuk dipilih ditingkat RW;

b.    Calon dari masing-masing RT dimusyawarahkan dalam forum musyawarah untuk menetapkan pengurus yang dipimpin oleh Kepala Dusun dan dihadiri warga masyarakat serta ketua RT sewilayah RW tersebut.

(3)  Apabila terdapat kekosongan kepengurusan RT maupun RW karena pemekaran wilayah, pemilihan kepengurusannya dipimpin oleh Kepala Dusun.

(4)  Peilihan kepengurusan PKK dilaksanakan dengan cara pemilihan langsung secara terbuka dalam forum musyawarah yang dihadiri oleh Kepala Desa, RW, RT, dan masyarkat lainnya diutamakan perempuan.

(5)  Pemilihan pengurus Lembaga Kemasyarakatan Lainnya dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh warga masyarakat/ anggota Lembaga Kemasyarkatan/ anggota kelompok fungsional, untuk menetapkan pengurus.

Pasal 11

Pengesahan Pengurus LPM, PKK, RW, RT dan Kelompok Kegiatan / Lembaga Fungsional dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya ditetapkan denga Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat

Masa Bakti Kepengurusan

Pasal 12

Masa kerja kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku  dan dapat dipilih kembali pada periode berikutnya untuk satu kali periode.

Bagian Kelima

Pemberhentian  Pengurus

Pasal  13

Pengurus berhenti atau diberhentikan karena:

a.    Meninggal dunia;

b.    Mengundurkan diri;

c.     Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk desa/kelurahan lain;

d.    Bagi RW, RT pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk RT/RW lain;

e.    Berakhir masa bhaktinya;

f.      Tidak memenuhi lagi syarat-syarat sebagai pengurus;

g.    Terkena peraturan  perundang-undangan yang berlaku;

BAB  VI

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Bagian Pertama

LPM dengan Pemerintahan Desa

Pasal 14

Hubungan kerja LPM dengan Pemerintah Desha bersifat , fasilitatif, Konsultatif koordinatif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan pembangunan.

a.    LPM  membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana pembangunan dan melaksanakan pembangunan berdasarkan rencana pembangunan yang telah mendapatkan persetujuan dari LPM;

b.    Kepala Desa memberdayakan LPM  dalam menggerakkan serta meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan menumbuhkan kondisi danamis serta kemampuan masyarakat  dalam rangka peningkatan dan pemantapan pemberdayaan masyarakat.

c.     Hubungan LPM dengan LPM dalam proses perencanaan pembangunan desa  bersifat konsultatif  setiap  proses perencanaan pembangunan  yang diusulkan oleh LPM disampaikan kepada LPM  melalui Kepala Desa untuk dikoordinasikan dan mendapat persetujuan LPM.

Bagian Kedua

Lembaga Kemasyarakatan lainnya dengan Kepala Desa

Pasal 15

Membantu Kepala Desa dalam menggerakan swadaya gotong royong  masyarakat dan pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

LPM dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya

Pasal 16

Hubungan LPM dengan organisasi/ lembaga kemasyarakatan  lain :

a.    Hubungan dengan lembaga-lembaga masyarakat bersifat koordinatif saling mengisi;

b.    Segala kegiatan lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Desa Anggaloosi terpadu pelaksanaan dan pengendaliannya  dalam LPM yang meliputi sasaran dan lokasinya  dan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraannya dilakukan secara terorganisasi.

BAB  VII

SUMBER DANA

Pasal  17

Sumber dana  Lembaga Kemasyarakatan diperoleh dari  :

a.    Swadaya masyarakat;

b.    Anggaran Pendapatan dan Belanja Desha (APBDes)

c.     Bantuan Pemerintah baik Pemerintah Kabupaten Konawe, Propinsi dan Pemerintah Pusat, berupa bantuan langsung maupun tidak langsung;

d.    Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB  VIII

PENUTUP

Pasal  18

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini,  Peraturan Desa Anggaloosi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Anggaloosi dinyatakan tidak berlaku.

Pasal  19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini  sepanajang menyangkut teknis pelaksanaannya  akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal  20

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

                                                                                    Ditetapkan di   :    Anggaloosi

                                                                                    Pada tanggal   :    20  Juli  2011

KEPALA DESA Anggaloosi

                    Cap/ttd

              S H O L I K U N